SELASA, 26-01-2010 19:43
Oleh : Redaksi
TANJUNGPINANG-Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemko Tanjungpinang, Surjadi, memberikan tanggapan dan apresiasi terhadap demonstrasi yang dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tanjungpinang pada Minggu (24/1/2010) lalu, sebagai sebuah proses demokrasi dan menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap keberlangsungan pembangunan di Tanjungpinang.
"Apa yang mahasiswa sampaikan, bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang menjadi input, sepanjang hal-hal yang disampaikan terkait kinerja walikota dan wakil walikota tersebut berdasarkan indikator yang jelas dan terukur dan tidak bersifat subjektif," ujar Surjadi dalam rilis yang diterima Batam Today, Selasa (26/1/2010).
Beberapa poin yang disampaikan dalam orasi KAMMI yang diikuti lebih kurang 20 orang mahasiswa dalam kaitan hal-hal yang dianggap belum optimal dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang, lanjut Surjadi, akan menjadi masukan bagi pemerintah kota, sepanjang hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah kota.
Ditambahkan, sembilan pernyataan sikap mahasiswa yang disampaikan, sebagian besar merupakan program yang telah menjadi prioritas pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan dan upaya optimalisasi pelaksanaan program merupakan hal yang ditekankan walikota.
Namun demikian, sambung Surjadi, pada beberapa poin, kiranya perlu di fahami mahasiswa, bahwa setakat ini bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang, seperti halnya permasalahan listrik di Tanjungpinang. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa permasalahan tersebut dialami oleh sebagian besar wilayah di Indonesia, bahkan di Pulau Jawa. Di samping kewenangan penyediaan energi listrik di seluruh Indonesia ada pada PT PLN, upaya untuk memperbaiki pasokan listrik tersebut terus didorong oleh Walikota Tanjungpinang.
"Namun demikian, pemecahan permasalahan ini memerlukan perjuangan bersama, dalam arti tidak semata Pemko Tanjungpinang. Upaya Walikota Tanjungpinang dalam mendorong terpenuhinya kebutuhan energi listrik tersebut, memerlukan perjuangan bersama, mengingat permasalahan ini juga turut memperngaruhi percepatan pembangunan di Tanjungpinang," ujarnya.
Demikian pula halnya perihal pengelolaan pelabuhan domestik dan internasional yang otoritas pengelolaan pada pihak lain, diluar jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pembangunan Pelabuhan yang representatif, juga menjadi harapan Pemko, tentunya dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.
Terkait penilaian gagal yang disebutkan dalam demo KAMMI tersebut, tentunya harus didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, mengingat untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam sebuah wilayah, terdapat beberapa indikator standar yang menjadi tolok ukur untuk menjustifikasi berhasil tidaknya pembangunan di sebuah daerah.
Dari data yang kami miliki, berbagai indikator yang selama ini dijadikan tolok ukur pembangunan di daerah menunjukkan pembangunan Kota Tanjungpinang kearah perkembangan yang positif. Bahkan pada beberapa indikator penting pencapaian Kota Tanjungpinang diatas rata-rata provinsi dan nasional. Seperti halnya laju pertumbuhan ekonomi, dari dataempat tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang diatas rata-rata nasional.
Tahun 2008, ekonomi Tanjungpinang tumbuh 7,07 %, sebagai perbandingan ekonomi nasional pada tahun tersebut tumbuh 5,59 %. Demikian juga tahun sebelumnya, dimana angka pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tumbuh positif dengan rata-rata diatas rata-rata nasional.
Demikian pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tanjungpinang, yang memberikan gambaran kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, angka IPM Tanjungpinang terus meningkat seiring peningkatan kualitas hidup masyarakat. IPM Tahun 2005 adalah 72,7 terus meningkat pada tahun 2006 menjadi 72,90, tahun 2007 sebesar 73,46, dan tahun 2008 meningkat menjadi 73,93.
Sebagai pembanding IPM Nasional Tahun 2005 sebesar 69,57, tahun 2006 sebesar 70,10, Tahun 2007 sebesar 70,59 dan IPM nasional 2008 sebesar 71,17. Perbandingan ini menunjukkan Kualitas kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang yang terus meningkat dari tahun ketahun dan angkanya selalu diatas angka Nasional.
“Masih banyak indikator kuantitatif dan kualitatif lain terkait pembangunan di Tanjungpinang yang menunjukkan progress positif, dari data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula berbagai penghargan-penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebagai apresiasi dari pihak eksternal terhadap kinerja Pemko Tanjungpinang dibawah kepemimpinan Ibu Suryatati”, Tutur Surjadi.
Terkait sudut pandang yang berbeda terhadap Raskin Award yang diterima Walikota Tanjungpinang, kiranya jangan di terjemahkan bahwa seolah-olah masyarakat Kota Tanjungpinang masih Miskin. Permasalahan Kemiskinan di hadapi seluruh kabupaten/kota se Indonesia dengan prosentase yang berbeda-beda, dan perlu diketahui bahawa seluruh kabupaten/Kota mendapat program Raskin.
Raskin Award diberikan Menkokesra dalam penilaian manajemen pelaksanaan program raskin di seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia, dan PemkoTanjungpinang di nilai baik dalam pengelolaan tersebut. “Sebab tidak semua daerah dapat optimal mengelola program Raskin ini, sehingga penghargaan tersebut, diberikan kepada daerah yang dapat memanage dengan tepat dan baik. Dan sekali lagi ini menunjukkan manajerial yang baik dari Pemko Tanjunpinang terkait program Raskin”, kata surjadi.
Menutup penjelasan ini, Surjadi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak menutup diri terhadap kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut justru menjadi masukan yang berharga bagi perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Tanjungpinang. Namun demikian, kiranya terhadap justifikasi gagal atau tidaknya sesuatu program, hendaknya didasari data dan indikator yang jelas. “Terlebih lagi disampaikan oleh Mahasiswa yang notebene adalah penerus pembangunan di negara ini dimasa mendatang, dan tentunya diajarkan bagaimana proses berfikir ilmiah yang dibuat dengan alur fikir dan indikator yang jelas serta tidak subjektif,” tutup Surjadi.(tpi/btd)
mantap.....
BalasHapus